• Rabu, 10 Agustus 2022

Teten Masduki Nilai UU Kepailitan atau PKPU Belum Lindungi Hak Anggota Koperasi

- Selasa, 22 Maret 2022 | 19:12 WIB
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki pada bertukar pandangan dengan Menko Polhukam, Mahfud MD, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dan Ketua MA, Muhammad Syarifuddin tentang substansi UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.  (Kemenkopukm.go.id)
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki pada bertukar pandangan dengan Menko Polhukam, Mahfud MD, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dan Ketua MA, Muhammad Syarifuddin tentang substansi UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. (Kemenkopukm.go.id)

Baca Juga: Perkokoh Ideologi Pancasila, BPIP Berikan Diklat PIP bagi tenaga pengajar di Provinsi Aceh

”Persyaratan untuk memohonkan PKPU berdasarkan Undang-Undang cukup dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih pemohon, padahal Anggota KSP yang besar anggotanya mencapai ratusan ribu orang," ujarnya.

Selanjutnya dalam pertemuan itu, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki juga menyampaikan tentang perlunya mengatur dengan tegas apakah badan hukum Koperasi menjadi muatan aturan UU Kepailitan/PKPU mengingat sebetulnya Undang-Undang ini lebih tepat diberlakukan kepada Korporasi daripada Koperasi.

“Berdasarkan pengalaman kami mengikuti proses tahapan pembayaran 8 KSP bermasalah yang masuk dalam proses PKPU nampaknya tidak ada sanksi yang tegas terkait dengan keterlambatan dalam tahapan pembayaran homologasi”, ujar Teten.

Baca Juga: Cara Pembayaran Biaya UTBK SBMPTN 2022 di Bank BRI

Dia juga menyatakan bahwa UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian telah obsolete dan tidak memberikan kewenangan yang cukup kepada Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengawasi jenis KSP yang volumennya besar dan kantor cabangnya menyebar dibanyak kota.

“Wewenang Kementerian Koperasi dan UKM tidak memadai untuk bisa mengawasi KSP dengan volume usahanya sudah sangat besar. Jadi tadi kami sampaikan perlunya untuk menyusun UU Perkoperasian yang baru sebagai ganti UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian agar sistem perkoperasian dapat ditata ulang,” demikian kata Teten.

Merespon harapan Menteri Koperasi dan UKM terkait dengan UU Kepailitan dan PKPU serta UU Perkoperasian, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa pihaknya mendukung perlunya perhatian khusus terkait substansi pengaturan dalam UU Kepailitan dan PKPU yang saat ini posisinya sedang dalam proses pembahasan untuk penyempurnaan.

Baca Juga: Kemenperin Targetkan Belanja Produk Lokal Sebesar 80 Persen Untuk Dukung Gernas BBI

“Iya, kami sangat memahami kebutuhan perlunya pengaturan tentang Koperasi di dalam UU Kepailitan/PKPU ataukah tentang Koperasi ini diatur secara tersendiri di dalam UU Pekoperasian yang baru. Hal ini akan kami koordinasikan, karena menurut saya ini urgent,” pungkas Menko Polhukam.

Halaman:

Editor: Benni Martha Daya

Sumber: kemenkopukm.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

DPR RI Dorong Pembangunan Kawasan Industri

Sabtu, 21 Mei 2022 | 21:27 WIB
X