• Rabu, 29 Juni 2022

Dalang Minyak Goreng Langka, Jaksa Agung Tahan Dirjen di Kementerian Perdagangan

- Selasa, 19 April 2022 | 20:20 WIB
Jaksa Agung RI, Burhanuddin saat jumpa pers terkait penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak goreng (Tangkapan layar/Youtube/Kejaksaan RI)
Jaksa Agung RI, Burhanuddin saat jumpa pers terkait penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak goreng (Tangkapan layar/Youtube/Kejaksaan RI)

infosumsel.ID - Pertanyaan masyarakat Indonesia terkait kelangkaan minyak goreng belakangan ini akhirnya terjawab. Dimana, Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan empat tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.

Ironisnya, salah satu tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) tersebut adalah, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementeri Perdagangan berinisial IWW yang diketahui bernama Indrasari Wisnu Wardhana.

Dugaan korupsi yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng yang dilakukan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementeri Perdagangan ini, terungkap melalui keterangan pers yang disampaikan Jaksa Agung Burhanuddin dalam keterangannya, Jakarta, Selasa 19 April 2022.

Baca Juga: Pasca Jalan Lintas Lahat - Bengkulu Amblas, Warga Bangun Jembatan Darurat

Baca Juga: Kelangkaan Minyak Goreng Mulai Makan Korban di Palembang, Karyawan Mall Tertipu Jutaan Rupiah

"Hari ini tim penyidik Jampidsus telah menetapkan empat orang, pertama pejabat eselon 1 pada Kemendag berinisial IWW, MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, PT selaku General Manager pada bagian General Affair PT Musim Mas," terang Burhanuddin, dikutip infosumsel.id dari Youtube Kejaksaan RI.

Penetapan keempat tersangka termasuk Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI berinisial IWW ini, berdasarkan surat perintah Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus, tertanggal 4 April 2022.

Baca Juga: Pemberian THR dan Tunjangan Kinerja, Pemprov Sumsel Tunggu Mekanisme dari Pusat

Dimana, dari hasil penyidikan, awalnya terjadi kelangkaan dan kenaikan minyak goreng di tengah masyarakat, kemudian pemerintah melalui Kemendag mengambil kebijakan menetapkan DMO dan DPO bagi perusahaan yang ingin ekspor CPO dan produk turunannya.

"Jadi, Kementerian Perdagangan menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit, tetapi dalam pelaksanaannya perusahaan ekportir tidak memenuhi DPO namun tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah," ungkapnya.

Halaman:

Editor: Raden Mohd Solehin

Sumber: YOUTUBE KEJAKSAAN RI

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X