• Rabu, 10 Agustus 2022

7 Fraksi DPRD Lahat Pertanyakan Ijin Pinjam Pakai Jalan Kabupaten

- Senin, 15 November 2021 | 22:11 WIB
Jubir Fraksi Demokrat DPRD Lahat, Ahmad Barmawi Amd menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi, dihadapan Bupati Lahat dan Unsur Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Kepala OPD, Senin (15/11/2021). (Foto: ismail/infosumsel.ID)
Jubir Fraksi Demokrat DPRD Lahat, Ahmad Barmawi Amd menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi, dihadapan Bupati Lahat dan Unsur Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Kepala OPD, Senin (15/11/2021). (Foto: ismail/infosumsel.ID)

infosumsel.ID | Lahat - Tujuh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, pada pemandangan umum fraksi-fraksi Paripurna IV, masa sidang ketiga 2021-2022, mempertanyakan ijin pinjam pakai jalan kabupaten, yang selama ini dilalui kendaraan milik PT Supreme Energi Rantau Dedap (PT SERD), termasuk juga ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

Juru Bicara (Jubir) Fraksi Partai Demokrat, Ahmad Barmawi Amd menegaskan, PT SERD merupakan perusahaan besar yang bergerak dalam bidang pembangkit listrik panas bumi (geothermal), memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat.

"Dimana, telah mulai beroperasi sejak 2014 dan melakukan kegiatan pengeboran sumur ekplorasi yang berada di Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, dan Kota Pagaralam, termasuk kawasan kurang lebih 115 hektar," jelasnya, Senin (15/11/2021).

Sebelum, sambung dia, diberikannya Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pada PT SERD seluas 115 Hektar, tentu telah disetujui adanya komitmen dan kewajiban antara lain, Penanaman dalam rangka rehab DAS, Perlindungan hutan, Pengamanan kawasan hutan dan pemberdayaan masyarakat.

"Namun dalam praktiknya, masyarakat belum dapat manfaat yang cukup dari PT SERD, khusunya daerah yang berbatasan langsung dengan kegiatan perusahaan," beber Ahmad.

Senada, Jubir Fraksi Partai Gerindra, Sutra Imansyah SSos mengemukakan, laporan dari masyarakat di Desa Tunggul Bute, Kecamatan Kota Agung yang letaknya berbatasan langsung dengan kegiatan perusahaan, jalan menuju dusun selepah masih berupa jalan tanah merah dan akses jalan tersebut tertutup apabila hujan, sehingga menjadikan dusun selepah terisolir dari daerah luar.

"Selain itu, penggunaan hutan lindung oleh PT SERD telah diberikan izin oleh pemerintah," ucapnya.

Ia menerangkan, melalui izin pinjam pakai kawasan hutan. berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, No P.50/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan pasal 19 ayat 1.

"Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah terbit izin pinjam pakai kawasan hutan," tandas Sutra.

Halaman:

Editor: Intan Sriwidari

Terkini

43 Personil Polres Lahat Diganjar Penghargaan

Selasa, 28 Juni 2022 | 19:35 WIB
X