MenPAN-RB : Bukan Penghapusan Tenaga Honorer Tapi Penataan Ulang

infosumsel.ID - Terkait rencana penghapusan tenaga honorer di 2023, Menpan RB Tjahjo Kumolo kembali memberikan pengegasan terkait hal tersebut.

Usai Surat Edaran Menpan RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang ditandatangani Tjahjo Kumolo pada 31 Mei keluar, terjadi perbedaan pendapat antara pemerintah daerah dan Menpan RB atas rencana penghapusan tenaga honorer tersebut.

Menpan RB, Tjahjo Kumolo menegaskan jika surat edaran tersebut bukan penghapusan tenaga honorer secara massal akan tetapu harus ditata ulang.

Baca Juga: Akibat Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer di 2023, Sejumlah Honorer di Empat Lawang Galau

Pemerintah Pusat meminta Pemda melakukan penataan honorer, untuk kemudian diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Pemda diarahkan untuk mengalihkan honorer ke CPNS, PPPK, dan outsourcing. Baca Juga: Penghapusan Tenaga Honorer Final, Alasan BKN Sudah Tepat, Simak Dalam SE itu sudah jelas yang dialihkan ke outsourcing adalah pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan," tegasnya.

“Penataan pegawai non-ASN atau honorer pada Pemerintah Pusat maupun Pemda adalah bagian dari langkah strategis untuk membangun SDM ASN, yang lebih profesional dan sejahtera serta memperjelas aturan dalam rekrutmen,” tandasnya lagi.

Baca Juga: Buka Dies Natalis ke 38 dan Disporseni Universitas Terbuka, Ini Pesan Rektor ke Warga UT

Menurut Menteri Tjahjo, langkah Pemerintah Pusat ini berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang disepakati bersama DPR RI. Karena tidak jelasnya sistem rekrutmen tenaga honorer berdampak pada pengupahan yang kerap kali di bawah upah minimum regional (UMR).

"Tenaga honorer sekarang kesejahteraannya jauh di bawah UMR. Pemerintah dan DPR mencari jalan agar kompensasi tenaga honorer bisa setara dengan UMR," ucap Menteri Tjahjo.