• Jumat, 7 Oktober 2022

Karjono BPIP Tegaskan Pancasila Harus Diinternalisasi dalam Penyusunan RKUHP

- Selasa, 20 September 2022 | 13:00 WIB
Wakil Kepala BPIP, Dr. Drs.  Karjono, S.H., M.Hum memberikan pemaparan dan orasi Pancasila dalam penyusunan RKUHP (Dok BPIP)
Wakil Kepala BPIP, Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum memberikan pemaparan dan orasi Pancasila dalam penyusunan RKUHP (Dok BPIP)

infosumsel.ID - Setelah diskusi publik dimulai, pada akhir Agustus 2022, RUU KUHP saat ini sedang dibahas dengan dialog publik yang dihadiri oleh sejumlah elemen masyarakat, seperti akademisi, aparat penegak hukum, praktisi, organisasi masyarakat. , organisasi kemahasiswaan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Kegiatan yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa, 20 September 2022 ini bertujuan untuk mensosialisasikan RKUHP kepada masyarakat sebelum disahkan dan diundangkan.

Wakil Kepala BPIP, Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum saat memberikan orasi yang disampaikan, pelibatan masyarakat dalam penyusunan RKUHP merupakan upaya menghimpun masukan dari berbagai pihak untuk menyamakan persepsi masyarakat terhadap pasal-pasal dalam RKUHP.

Baca Juga: Harga Tiket dan Cara Beli Pertandingan Sriwijaya FC vs Persiraja Lusa, Bisa Pesan Online

Karjono mengatakan, penyusunan RKUHP bertanggung jawab atas proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat.

“Dengan demikian, partisipasi dan keterlibatan publik yang sejati harus memiliki tiga prasyarat penting, antara lain hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk memperoleh penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explain)”, jelas Karjono.

Wakil Kepala BPIP juga menegaskan bahwa Pancasila sebagai landasan filosofis perlu diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan guna mencapai cita-cita hukum.

Baca Juga: Anak Rizki Billar Bakal Jalani Operasi Hernia, Kenali Penyebab dan Makanan yang Tidak Boleh Dikonsumsi

Pancasila sebagai dasar pengaturan pemerintahan negara dan dasar pengaturan ketatanegaraan harus diinternalisasikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,” kata Karjono.

Keterlibatan masyarakat dalam dialog publik RKUHP tidak hanya dilakukan di Kota Pontianak, tetapi juga telah dan akan dilaksanakan di 10 daerah lainnya. Karjono berharap dengan gotong royong dan berbagai pandangan yang lahir, akan terwujud peraturan perundang-undangan yang baik, sah, dan akuntabel.

Halaman:

Editor: Raden Mohd Solehin

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X