EKONOMI

Polemik Take Away

BPPD Dan PHRI Adu Argumen

Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Sulaiman Amin saat diwawancarai awak media. (foto : Rachmad)
Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Sulaiman Amin saat diwawancarai awak media. (foto : Rachmad)

infosumsel.ID I Palembang - Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang tegaskan pembelian makanan take away atau dibawa pulang di restoran dikenakan pajak. Dilain Pihak, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumsel membantah jika ada pajaknya.

“Harusnya pembeli makanan dengan take away dicatat di kasir agar pajak dari pembelian makanan itu tercatat di e-Tax,” kata Kepala BPPD Kota Palembang Sulaiman Amin, Kamis (10/6/2021).

Untuk menertibkan ini pihaknya tidak lagi akan memberikan peringatan. Sebab, komitmen pemasangan e-Tax sudah dilakukan cukup lama.

“Mereka akan langsung mendapatkan sanksi penyegelan dan sanksi lainnya," katanya.

Meski dirinya belum dapat memastikan nilai potensi kehilangan pendapatan daerah dari pajak restoran dari alat e-Tax namun pihak yang akan menempatkan petugas yang mengawasi penggunaan e-Tax. 

"Karena alat e-Tax fungsinya tidak dimaksimalkan oleh pelaku usaha, maka kami akan meletakkan petugas yang mengawasi penggunaan e-Tax. Untuk perhitungan pajak yang hilang bisa dihitung kalau petugas sudah ditempatkan, " ujarnya.

Sulaiman menjelaskan, penempatan petugas ini lantaran temuan BPPD banyak pemilik restoran mencurangi dengan tidak mencatat di e-Tax untuk pembelian makanan take away atau dibawa pulang. Sehingga pajak belanja tidak tercatat dan tidak masuk ke kas daerah.

Sebelumnya, Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumsel Herlan Asfiudin mengatakan untuk makanan yang dibeli oleh pembeli dengan take away memang tidak dikenakan pajak. 

"Setahu saya alat tapping box itu memang tidak diperuntukkan untuk makanan yang dibawa pulang (take away), jadi yang kena pajak kalau kita makan disitu. Kalau mau jujur harus jujur semuanya baik pelaku usaha dan BPPD," kata Herlan kepada infosumsel.ID ketika dikonfirmasi, Kamis (10/6/2021).

Menyoal rencana BPPD Kota Palembang yang akan menempatkan petugas untuk mengawasi penggunaan e-Tax, menurutnya hal itu langkah yang tepat. Akan tetapi memiliki kelemahan ketika sudah berjalan lama. 

"Dari dulu saran kami begitu, sehingga penggunaan alat itu bisa dipantau. Kalau setengah bulan diawasi bolehlah tapi kalau lama-lama kami khawatir juga integritas orang ini akan goyang. Maka ada baiknya pilih orang yang memiliki integritas," tegasnya. 

Editor: Beni Martha Daya