PENDIDIKAN

Guru Honorer Terancam Tak Terima Insentif

Ilustrasi Guru Honorer. (foto : IST)
Ilustrasi Guru Honorer. (foto : IST)

infosumsel.ID I Palembang - 284 orang guru honorer Sekolah Menengah Atas - Kejuruan (SMA-SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Sumsel terancam tak dapat uang insentif lantaran menyertakan rekening pribadi yang masih aktif.

Kepala Dinas Pendidikan Sumsel  Drs Riza Fahlevi melalui Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), Emzen mengatakan bahwa insentif o tidak bisa diterima karena guru honorer belum menyertakan rekening pribadi yang masih aktif.

“Dari 7.500 lebih guru honorer, ada 284 orang yang terdata belum menyertakan nomor rekening pribadi aktif mereka ke kami Dinas Pendidikan Sumsel. Jadi dapat dikatakan tidak ada rekening,” kata Kepala Dinas Pendidikan Sumsel  Drs Riza Fahlevi melalui Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), Emzen, Kamis (10/6/2021).

Emzen menjelaskan, 284 orang guru honor tersebut bertugas di Kabupaten Banyuasin dan Ogan Komering Ilir. Sedangkan yang dari daerah lainnya sudah menyertakan rekening pribadi dan terverifikasi aktif.

“Numpuknya di Kabupaten Banyuasin dan OKI. Mungkin mereka itu kesulitan akses lantaran berada di daerah perairan. Kita belum tahu apakah memang tidak punya atau bagaimana,” bebernya.

Maka untuk memastikan guru-guru itu tau kalau harus melampirkan rekening pribadi untuk menerima insentif, sambung Emzen, mereka berkordinasi dengan Disdik di sana.

“Kami minta untuk disosialisasikan ke para guru-guru itu. Kalau belum ada segera buat, minta difasilitasi oleh bank-bank plat merah. Kan cepat prosesnya. Sebab nanti duitnya ditransfer ke ATM mereka,” pintanya.

Menurutnya, uang insentif sudah mereka terima sebesar Rp2 Miliar dan masing-masing guru akan menerima sebesar Rp200 ribu/bulan terhitung sejak Januari 2021-sekarang.

Namun memang belum dapat dicairkan, karena uang tersebut masih terkendala mengingat belum ada dasar hukumnya. Pihaknya sedang mengupayakan perancangan regulasi hukum itu bersama DPRD Sumsel dan Pemerintah Daerah

“Bila tidak ada kendala yang berarti dalam proses penyiapan regulasi di DPRD. Paling cepat bulan depan sudah bisa dicairkan,” tandasnya.

Editor: Beni Martha Daya