POLITIK

Jokowi Sibuk 'Main' Proyek Ketimbang Urus Pandemi

Pengamat kebijakan sosial dan politik Sumsel, Ade Indra Chaniago. (Foto: ist)
Pengamat kebijakan sosial dan politik Sumsel, Ade Indra Chaniago. (Foto: ist)

| Palembang -Usulan lockdown di tengah pandemi kembali bergema. Namun tidak semua daerah menyambut baik usulan tersebut sebab mempertimbangkan finansial yang akan ditanggung oleh daerah nantinya.

Bahkan dua kepala daerah seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur DIY Sri Sultan HB X secara terang-terangan tak kuat menanggung resiko lokcdown karena tak punya anggaran.

Menanggapi hal tersebut, salah satu ahli Ekonomi, Rizal Ramli mengatakan, DIY dan Jawa Barat tidak mampu lockdown karena tidak punya uang, maka itu menurutnya Kota Jakarta juga harusnya lockdown dari awal.

"Inilah mismanagement pandemi, bukannya fokus atasi pandemi Jokowi dan Menkeu terbalik masih sibuk proyek-proyek. Ibukota barulah, tol ini itulah," tulisnya dalam akun Facebook miliknya yang diposting Selasa (14/6/2021).

Hal serupa juga diungkapkan pengamat kebijakan sosial dan politik Sumsel, Ade Indra Chaniago. Ia mengatakan sejak awal pemerintah tidak punya konsep. 


"Mereka tidak paham konsep. Kalaupun mereka paham maka kebijakan harus terintegrasi. Kita ini sistem, ada pusat dan daerah," ujarnya.

Menurutnya, adapun kekeliruan pemerintah yang dinilai menjadi pemicu meledaknya kasus Covid-19 di tanah air antara lain dari awal dikatakan Indonesia kebal akan virus. Jadi menganggap enteng dan tidak diprioritas.

"Kedua, di tengah negara terimbas pandemi dan mengambil kebijakan lockwon, kita malah ngasih peluang pariwisata Jadi kelihatan tidak ada sinergifitas langkah pandemi dari pusat ke daerah," jelasnya.

Kemudian, tidak ada konsistensi dari kebijakan yang diambil. Jadi setiap kebijakan terkesan tidak tuntas. Jelas ini berbahaya karena efeknya kemana-mana. Kalau kita tidak komprehensif, maka akan kelabakan menghadapi pandemi dan pemulihan ekonomi," ungkap Ade.

Menurutnya, Covid-19 itu memang ada dan setingkat di atas influenza. Virus itu akan berbahaya dan sangat beresiko jika diderita oleh orang yang memiliki penyakit bawaan. Dengan situasi seperti ini pemerintah harus cerdas.

"Pemerintah harus mengumumkan bahwa Pandemi ini setingkat virus biasa. Jadi masyarakat tidak lagi menjadikan virus ini momok menakutkan seperti melihat hantu. Justru dari ketakutan inilah membuat imun tubuh lemah. Pemerintah harus mengingatkan tetap jaga kesehatan yang cukup dan tetap dengan prokes. Jangan membuat kepanikan yang malah membuat masyarakat semakin lemah dan roda ekonomi tidak berputar," jelasnya.

Apalagi, tambahnya, pemerintah memanfaatkan isu pandemi ini seolah menutupi kesalahan seperti kasus korupsi, pelemahan KPK, semuanya jadi blunder. Maka itu dibuatnya isu-isu pandemi yang nggak jelas. Dari sinilah politik ekonomi bermain," tegasnya. 

Ia menambahkan, kalau kita disuruh milih, antara fokus dulu pandemi atau ngurusi pembangunan, maka itu agak sulit. Sebab kalau kita fokus pandemi, pemerintah tidak punya hitungan yang akurat, maka dampaknya bisa terbit konflik sosial. Misalnya pemerintah tidak berhitung, seperti lockdown. Ketika lokcdown artinya aktivitas terhenti lalu apa kompensasinya untuk rakyat karena tidak semua rakyat punya saving. Ada yang bekerja pagi ini untuk makan sore nanti.

"Harus ada hitungan, termasuk menghitung soal pembangunan. Proyek yang dijalankan juga harus prioritas, tidak semua harus dijalankan. Seperti pembangunan ibukota negara baru. Itu kan apa urgensinya. Untuk gaji ASN saja tiap tahun negara ngutang. Jadi sekarang harus mikir. Jadi kuncinya satu, cerdas. Mereka harus punya analisa sosial dari fenomena yang ada," ujarnya.

Editor: Yuliani