POLITIK

Rektor UI Rangkap Jabatan, Keputusan Ngawur!

Menteri BUMN Erick Thohir bersama Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro. (Istimewa)
Menteri BUMN Erick Thohir bersama Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro. (Istimewa)

| Jakarta - Legitimasi rangkap jabatan Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro sekaligus Wakil Komisaris BRI, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 75/2021, adalah keputusan yang ngawur.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bersatu, Arief Poyuono. Dia mengatakan, tidak seharusnya pendidik juga menjadi seorang pebisnis.

“Ini keputusan paling ngawur yang dilakukan Erick Thohir, yang menjadikan pendidik jadi pebisnis di BUMN," ucapnya dilansir dari infoindonesia.id

Untuk itu dia mendesak kepada Ari Kuncoro agar memilih salah satu, dari dua profesi yang saat ini sedang dijalankan.

Karena menurut Wasekjen Gerindra itu, tugas mendidik apalagi di PTN sebesar Universitas Indonesia, adalah tugas yang sakral.


“Rektor itu tugasnya mencetak sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dan profesional untuk memasuki dunia kerja, bukan ngawasi sambil jadi pebisnis di BUMN," imbuhnya.

Untuk diketahui, pemerintah telah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 menjadi PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI). Salah satu aturan yang diubah adalah terkait rangkap jabatan seorang rektor.

Sebelumnya, dalam Pasal 35 PP 68/2013 disebutkan, rektor UI dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat pada badan usaha milik negara (BUMN) atau daerah maupun swasta. Sementara dalam salinan PP 75/2021, Pasal 39 (c) berbunyi rektor, wakil rektor, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai direksi BUMN atau BUMD.

Dengan ditekennya PP 75/2021 tersebut, berarti melegitimasi rangkap jabatan Rektor UI, Ari Kuncoro selaku Wakil Komisaris BRI.

Editor: Raden Mohd Solehin