POLITIK

Jokowi Tak Bisa Dilengserkan Dengan Alasan COVID-19

Dialog virtual PBNU. (Foto: Istimewa)
Dialog virtual PBNU. (Foto: Istimewa)

| Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, memastikan bahwa Presiden RI, Joko Widodo, tidak bisa dijatuhkan karena alasan COVID-19. 

Menurutnya, tidak ada pelanggaran yang dilakukan Jokowi dalam penanganan pandemi.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD ketika mengamini pendapat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Kiai Said Aqil Siradj.

"Sama, pemerintah juga punya keyakinan kalau pemerintah insya Allah sekarang ini tidak bisa dijatukan karena alasan COVID-19 karena tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Dan ternyata NU juga berpandangan demikian," ujar Mahfud MD dalam dialog virtual dengan PBNU yang diselenggarakan Senin (26/7/2021).

"Sama, pemerintah juga punya keyakinan kalau pemerintah insya Allah sekarang ini tidak bisa dijatukan karena alasan COVID-19 karena tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Dan ternyata NU juga berpandangan demikian," ujar Mahfud MD dalam dialog virtual dengan PBNU yang diselenggarakan Senin (26/7/2021).


Dalam situasi seperti saat ini, Mahfud MD mengajak seluruh tokoh agama dan ormas keagamaan, terutama PBNU bersama-sama memberikan kesadaran kepada umat bahwa COVID-19 adalah nyata yang perlu dihadapi dengan menjalankan protokol kesehatan ketat serta mengikuti vaksinasi.

"Alhamdulillah PBNU sudah membentuk satgas COVID, intelektualnya sudah ikut berbicara dan berkiprah. Nanti kita akan perkuat ini. Akan Diusahakan untuk bisa herd immunity sehingga mencapai 70 persen. Mari kita hitung sama-sama, usulan-usulannya sudah kami catat," jelasnya.

Kiai Said sebelumnya menyampaikan bahwa Jokowi tidak bisa dijatuhkan dari kursi presiden karena alasan penanganan COVID-19. Menyusul maraknya provokasi di media sosial yang menyerukan aksi unjuk rasa menentang kepemimpinan Jokowi.

Ia menuturkan, Jokowi tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Sebaliknya, justru terbukti berusaha keras dalam penanganan pandemi COVID-19.

"Kami warga NU sudah punya pengalaman sangat pahit ketika punya presiden Gus Dur dilengserkan di tengah jalan tanpa kesalahan pelanggaran hukum yang jelas," kata Kiai Said.

Ia menegaskan bahwa warga NU tidak akan melengserkan pemerintah di tengah jalan tanpa kesalahan pelanggaran hukum yang jelas. Menurut Kiai Said, pelengseran Gus Dur menjadi catatan pahit bagi warga Nahdliyin.

"Itu pelajaran bagi kita, kita tidak akan melakukan seperti itu kecuali kalau ada pelanggaran jelas, melanggar Pancasila dan sebagainya," ujar Kiai Said. 

Ia mengakui jika saat ini mulai muncul gerakan politik yang tergetnya mengganggu keberlangsungan pemerintahan Jokowi. Diduga, para pengganggu itu sudah tahu bahwa mereka tidak mudah untuk melengserkan Jokowi dan kabinetnya.

"Sebenarnya mereka tahu tidak mudah karena kita sistem presidensial bukan parlementer. Tapi minimal mereka bikin repot supaya gagal program-programnya," demikian Kiai Said.

Editor: Raden Mohd Solehin