NASIONAL

Mahfud MD Kerja Sambil Ngawur

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. (foto : IG Mahfud MD)
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. (foto : IG Mahfud MD)

I Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD lebih baik berkerja sesuai tupoksi ketimbang harus ngomong ngawur menemukan obat Covid 19 dari hasil bertapa.

"Penting bagi Mahfud sebagai Menko Polhukam untuk fokus kembali pada tupoksinya, sehingga dapat membantu presiden secara efektif,” kata
Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI), Ade Reza Haryadi dikutip dari infoindonesia.id, Sabtu (31/7/2021).

Ade menilai Mahfud MD adalah seorang Menko. Akan lebih tepat dan produktif, menurut Ade, jika langkah-langkah yang dilakukan kembali pada tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) yaitu sebagaimana yang ditugaskan oleh presiden untuk mengoordinasikan masalah politik, hukum dan keamanan.

Mahfud, kata Ade, kebagian fokus untuk menjaga stabilitas politik dan demokrasi, tanpa harus membatasi kebebasan secara eksesif, dan mempertahankan agar ruang bagi partisipasi politik masyarakat tetap terbuka. Stabilitas politik ini tentu penting agar pemerintah bisa fokus bekerja dalam menangani pandemi.

Budayawan Sudjiwo Tejo menyindir Mahfud Md, dalam cuitannya di Twitter. Pria yang menamakan dirinya sebagai Presiden Republik Jancukers itu, mengatakan, vaksinasi, menggunakan masker dan sebagainya itu bukan yang paling utama.


Paling utama, kata dia, adalah terpenuhinya rasa keadilan, sehingga memperbesar potensi sehat. ”Berpotensi sehat, terus divaksin/dimasker, dan lain-lain, jadi sehat. Korupsi dana bantuan sosial (bansos) hanya dituntut sekian tahun, meniadakan potensi sehat. Begitu juga diskon-diskon vonis lainnya," cuitnya melalui akun @sudjiwotedjo. (*)

Pakar Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo Jati menilai, komunikasi yang dilakukan Mahfud itu bagian dari pengalihan isu yang justru mengarah pada misinformasi. Karena info yang disebar bisa jadi tidak akurat.

Kalau misinformasi ini terus dibiarkan, maka akan berdampak pada polarisasi masyarakat yang mendalam. Akan muncul kubu masyarakat yang pro sekali dengan Presiden Jokowi dan ada pula publik yang kritis kepada pemerintah. Hal ini akan berdampak pada publik yang tidak mau menerima informasi dua arah.

“Ada baiknya Mahfud ini mengerem aktivitasnya di sosial media karena posisi sebagai Menko Polhukam itu lebih baik melalukan koordinasi dengan kementerian-kementerian di bawahnya daripada berkicau di Twitter," kata Wasisto.

Editor: Beni Martha Daya