SUMSEL RAYA

Wawako Lubuklinggau Ikuti Rakorwasdanas

Wakil Wali Kota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar didampingi Sekda Kota Lubuklinggau HA Rahman mengikuti Rakor Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional (Rakorwasdanas) (Foto : Diskominfo Lubuklinggau)
Wakil Wali Kota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar didampingi Sekda Kota Lubuklinggau HA Rahman mengikuti Rakor Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional (Rakorwasdanas) (Foto : Diskominfo Lubuklinggau)

I Lubuklinggau - Wakil Wali Kota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar didampingi Sekda Kota Lubuklinggau HA Rahman mengikuti Rakor Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional (Rakorwasdanas) sekaligus launching Pengelolaan Bersama Monitoring Center Prevention (MCP) Pencegahan Korupsi oleh Kemendagri, KPK dan BPKP melalui virtual di Command Center Lubuklinggau, Selasa (31/8/2021).

Rakor tersebut juga dihadiri beberapa Kepala OPD, diantaranya Kadis Kominfo, Erwin Armeidi, Kepala Bappeda Litbang, H Nobel Nawawi, Sekretaris DPRD, Imam Senen, Inspektur Kota Lubuklinggau, Kepala BPKAD, Zulfikar, Kepala BPKSDM, Yulita Anggraini, Kepala DPMPTSP, Hendra Gunawan, Kadis Perkim, Trisko Defriansya, Kepala BPPRD, Tegi Bayuni, Kabag Hukum, M Yasin, Kabag Organisasi, Kabag UKPBJ dan Kabag Administrasi Perekonomian Setda Kota Lubuklinggau.

Dalam arahannya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol. Firli Bahuri, M.Si menyampaikan faktor penyebab terjadinya korupsi menurut teori Jack Bologne di antaranya adalah greed (keserakahan), opportunity (kesempatan), need (kebutuhan), dan exposure (pengungkapan). Faktor penyebab korupsi ini sambungnya, juga didukung oleh buruk dan lemahnya sistem sehingga membuat orang ingin berbuat korupsi, hal tersebut terjadi karena kurangnya etika dan integritas.

Ada tiga strategi KPK dalam pemberantasan korupsi, yakni melalui pendekatan pendidikan masyarakat. Strategi tersebut katanya, sebagai core business KPK.

Selanjutnya melalui pendekatan dan pencegahan melalui perbaikan system dan ketiga pendekatan pencegahan tegas serta profesional.


“Strategi yang kita pakai berdasarkan kajian,” ujar Firli.

Sementara itu, Kepala BPKP, Muhamad Yusuf Athe mendefinisikan kecurangan (fraud) sebagai suatu tindakan ilegal ditandai dengan penipuan, penyembunyian, atau pelanggaran sedang kategori kecurangan meliputi korupsi, penyalahgunaan aset dan kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan teori, ada tiga bentuk kecurangan yakni fraud triangle, fraud scale dan gone theory.

Editor: Beni Martha Daya