MARKET

Ini Kata BSI Tentang Potensi Monopoli

 Menjawab Kekhawatiran terjadinya praktik monopoli Bank Syariah Indonesia (BSI) di industri Perbankan Syariah yang dicetuskan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI. (foto : Istimewa/
Menjawab Kekhawatiran terjadinya praktik monopoli Bank Syariah Indonesia (BSI) di industri Perbankan Syariah yang dicetuskan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI. (foto : Istimewa/

I Jakarta - Menjawab Kekhawatiran terjadinya praktik monopoli Bank Syariah Indonesia (BSI) di industri Perbankan Syariah yang dicetuskan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (31/8/2021). Direktur Compliance dan Human Capital Bank Syariah Indonesia, Tribuana Tunggadewi memastikan kehadiran BSI tidak akan terjadinya praktik monopoli di industri perbankan syariah.

Menurutnya, Adanya Bank Syariah Indonesia dapat mempercepat pertumbuhan perbankan dan ekonomi syariah serta menjadi energi baru ekonomi Indonesia. Sehingga diharapkan BSI menjadi leverage atau daya ungkit ekosistem perbankan syariah di RI.

"Harapannya, hal ini mendorong perbankan syariah lainnya, baik bank umum syariah (BUS) atau unit usaha syariah (UUS) turut maju dan berkembang," ungkapnya dalam keterangan resmi, usai pertemuan manajemen dengan KPPU, Rabu (1/9/2021).

Prinsip mendasar dalam pengabungan tiga Bank Syariah Milk BUMN ini yakni bersatu dan ber-taawun (tolong menolong) terlebih lagi jumlah penduduk muslim Indonesia mencapai 200 juta jiwa atau 87,2 persen dari total populasi.Jumlah ini diklaim lebih besar dari komposisi penduduk negara tetangga, bahkan negara-negara Timur Tengah.

Pun demikian, pangsa pasar bank syariah di dalam negeri masih di bawah 7 persen. Karenanya, BSI dibentuk untuk memperkuat dan mengembangkan ekosistem ekonomi syariah dan industri halal nasional.


Dewi juga menambahkan hasil analisis dan evaluasi KPPU, tidak terdapat perubahan kendali sebelum dan sesudah transaksi penggabungan tiga bank syariah BUMN itu.

"Sehingga, berdasarkan konsep anak usaha BUMN merupakan satu kesatuan dengan BUMN atau single economic entity dan state action doctrine, maka BSI dikecualikan," imbuh dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kodrat Wibowo mengatakan penguasaan pasar secara berlebihan akan berdampak berbahaya bagi industri khususnya pasar perbankan syariah.

"Karena hasilnya ada yang teranalisa penguasaan pasar relevan perbankan syariah berpotensi praktik monopoli," ucap Kodrat saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (31/8/2021).

Menurut catatan KPPU sendiri, Pangsa pasar Bank Syariah Indonesia lebih dari 50 persen di market perbankan syariah. Meski begitu, Kodrat menyebut pihaknya mempersilakan BSI melanjutkan operasi bisnisnya.

"Walaupun itu kami nyatakan merger ini silakan lanjut, tapi dengan catatan ya lebih dari 50 persen pangsa pasar adalah pangsa pasar BSI dalam pasar perbankan syariah dan target BSI masuk kategori bank buku IV," papar Kodrat.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan BSI pada awal Februari 2021 lalu. Total aset BSI saat diresmikan sebesar Rp240 triliun, total pembiayaan sebesar Rp157 triliun, dana pihak ketiga (DPK) Rp210 triliun, dan modal inti Rp22,6 triliun.

Penggabungan tiga Bank ini tujuannya menciptakan bank syariah terbesar di Indonesia yang berdaya saing global dan memiliki potensi menjadi 10 bank syariah teratas secara global berdasarkan kapitalisasi pasar.

Selain itu, merger akan menghasilkan bank syariah dengan produk konsumer yang beragam didukung oleh kemampuan teknologi yang terbaik untuk menyediakan pelanggan dengan pengalaman perbankan digital yang lebih baik. Bank syariah akan didukung dengan jaringan yang luas lebih dari 1.200 cabang yang akan cukup untuk melayani permintaan nasabah.

Editor: Beni Martha Daya