NASIONAL

Skema Pembeli Gas 3 Kilogram di 2022 Alami Perubahan

Belum tepat sasaranya penyaluran subsidi energi khususnya Elpiji (LPG) 3 Kilogram membuat Pemerintah Pusat akan mengubah skema penyaluran subsidi gas LPG 3 Kilogram secara bertahap pada tahun 2022 mendatang. (foto : IG wjtoday)
Belum tepat sasaranya penyaluran subsidi energi khususnya Elpiji (LPG) 3 Kilogram membuat Pemerintah Pusat akan mengubah skema penyaluran subsidi gas LPG 3 Kilogram secara bertahap pada tahun 2022 mendatang. (foto : IG wjtoday)

I Jakarta - Belum tepat sasaranya penyaluran subsidi energi khususnya Elpiji (LPG) 3 Kilogram membuat Pemerintah Pusat akan mengubah skema penyaluran subsidi gas LPG 3 Kilogram secara bertahap pada tahun 2022 mendatang.

Hal tersebut dilakukan agar subsidi gas LPG 3 Kilogram dapat diterima langsung oleh individu bersangkutan dan tidak terjadi pada saat ini dimana masyarakat umum yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau tidak dapat membeli Gas LGP 3 Kilogram.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan acuan untuk penyaluran Gas Subdisi (LPG) 3 Kilogram ini nantinya berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang berhak membeli gas LPG 3 Kilogram.

"Pada 2022, kebijakan subsidi energi akan diarahkan lebih tepat sasaran, melalui pelaksanaan transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat secara bertahap dan berhati-hati mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat," ujarnya dalam rapat Paripurna DPR, beberapa waktu lalu.

Oleh karena, Pemerintah terus menyempurnakan DTKS ini dengan melakukan verifikasi dan validasi secra reguler serta membangun sistem yang terintegrasi dengan data sasaran penerima subdisi Gas LPG 3 Kilogram.


"Hal ini dilakukan untuk memastikan subsidi diberikan kepada golongan masyarakat yang perlu dilindungi, yaitu masyarakat miskin dan rentan," imbuhnya.

Selain menyebut subsidi LPG tabung 3 kg, ia menuturkan pemerintah juga melihat peluang mengubah penyaluran subsidi solar menjadi berbasis penerima. Hal ini sejalan dengan masukan dari anggota DPR.

"Pemerintah juga mengapresiasi pandangan (DPR) agar subsidi solar diharapkan menjadi subsidi berbasis orang. Pemerintah akan melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan subsidi solar agar sejalan dengan kebijakan subsidi tepat sasaran," kata Ani, sapaan akrabnya.

Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp134 triliun dalam RAPBN 2022. Angka itu naik 4,3 persen dibandingkan outlook 2021, yakni Rp128,5 triliun.

Dalam paparan sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan kenaikan subsidi energi mengikuti pertumbuhan harga minyak global yang turut mempengaruhi Indonesia Crude Price (ICP).

"Subsidi energi tahun depan memang mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan harga BBM, Rp134 triliun dibandingkan outlook tahun ini yang diperkirakan juga lebih tinggi dari anggaran awalnya yakni Rp128,5 triliun," terangnya dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2022.

Editor: Beni Martha Daya