NASIONAL

RUU TPKS Tak Atur Cara Pelaku Kekerasan Seksual Kembali ke Masyarakat

Beberapa pasal yang menjadi esensi dari upaya penghapusan kekerasan seksual tak masuk dalam RUU TPKS.. Foto Ilustrasi. ( Foto: Istimewa)
Beberapa pasal yang menjadi esensi dari upaya penghapusan kekerasan seksual tak masuk dalam RUU TPKS.. Foto Ilustrasi. ( Foto: Istimewa)

| Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR mengusulkan draf terbaru Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Berdasarkan pengamatan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS) total ada 85 pasal hilang dalam draf teranyar tersebut. Beberapa pasal yang menjadi esensi dari upaya penghapusan kekerasan seksual tak masuk dalam RUU TPKS.

"Draf lama (RUU PKS) lebih komprehensif mengatur penanganan kekerasan seksual mulai dari pencegahan sampai pemulihan korban, termasuk tindak pidana, dan bagaimana pelaku bisa kembali ke masyarakat tanpa mencederai hak-hak korban, ini yang tidak diatur dalam RUU TPKS," kata Perwakilan KOMPAKS, Naila Rizqi Zakiah, Selasa (7/9).

Naila juga menyebut RUU TPKS lebih menyorot bagian penindakan hukum ketimbang upaya penghapusan kekerasan seksual di Indonesia. Hal itu terbukti dari beberapa pasal krusial yang hilang dalam RUU TPKS.

"Kita menolak kalau pengaturan peraturan atau Undang-Undang tentang apapun itu hanya mengatur penindakan terhadap pelaku karena tidak mengakomodir kepentingan korban sama sekali. RUU PKS kan berorientasi pada kepentingan korban, ruh RUU PKS ada di sana, kalau ruh itu hilang, ya enggak ada gunanya," jelas Naila.


Editor: Intan Sriwidari