SUMSEL RAYA

Peserta Tes PPPK Ngeluh Soal Kompetensi Teknis Diluar Dugaan

Pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Palembang menuai protes. Pasalnya soal yang diberikan dirasa sulit untuk jawab sehingga membuat peserta berguguran. (Foto : IG Soaltetcpns)
Pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Palembang menuai protes. Pasalnya soal yang diberikan dirasa sulit untuk jawab sehingga membuat peserta berguguran. (Foto : IG Soaltetcpns)

I Palembang - Pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Palembang menuai protes. Pasalnya soal yang diberikan dirasa sulit untuk jawab sehingga membuat peserta berguguran. 

Seperti dikatakan, Nurmalia, salah satu peserta. Soal teknis membuat dirinya dan peserta lainya gugur, karena cukup sulit dan tidak mampu untuk dijawab.

“Kami keberatan dengan soal teknis. Karena diluar dugaan, jadi bukan saya saja yang mengeluh melainkan mayoritas peserta yang mengaku kesulitan di soal teknis,” ungkap guru sekolah dasar ini, Rabu (15/9/2021) 

Dia mengharapkan, adanya kebijakan dari panitia dan pemerintah menambah jumlah formasi PPPK. “Kami harap adanya penambahan jumlah formasi yang diterima sehingga nilai kami yang nyaris lulus bisa masuk, dengan turunnya ambang batas nilai,” pintanya.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Guru dan Tenaga Pendidik (Tendik) Non Kategori (FKGTH-NK) kota Palembang, David Saputra banyak peserta PPPK gagal di test teknis yang tidak memenuhi passing grade ditetapkan. 


"Mayoritas peserta PPPK gagal di tes teknis, karena soal yang keluar diluar dugaan juga soal yang berikan terlalu panjang, " Katanya, Rabu (15/9/2021). 

Dari pengamatan dirinya, passing grade PPPK 2021 ini mirip dengan nilai ambang batas SKD CPNS 2021. Hal ini sangat menyulitkan honorer K2 maupun nonkategori untuk menggapainya.

Dirinya menggambarkan saat try out pembelajaran calon guru PPPK saja, nilainya kurang dari KKM. Bagaimana saat tes nanti pasti jadi beban melihat nilai ambang batas seperti ini.

"Seharusnya sebelum ditetapkan diimbangi juga dengan kemampuan para guru. Kalau pemerintah bilang bukan saatnya mengeluh dan harus belajar seluruh guru juga tidak berhenti belajar bahkan terus berusaha agar lulus," tuturnya.

"Jujur saja nilainya terlalu tinggi dari yang kami bayangkan," tambahnya. 

Editor: Beni Martha Daya