POLITIK

Perusahaan Tambang Sepakati Enam Poin Perjanjian, DPRD Sumsel : Tak Patuh Silahkan ‘Hengkang’

DPRD Sumsel beri toleransi 15 hari untuk merealisasikan sehingga tidak ada lagi masalah untuk masyarakat. Kalau tidak dilaksanakan, maka operasional angkutan Batubara itu kita hentikan. (Foto : Istimewa)
DPRD Sumsel beri toleransi 15 hari untuk merealisasikan sehingga tidak ada lagi masalah untuk masyarakat. Kalau tidak dilaksanakan, maka operasional angkutan Batubara itu kita hentikan. (Foto : Istimewa)

| Lahat – Banyaknya dampak negatif dari kegiatan eksploitasi batubara di kabupaten Lahat, DPRD Sumsel memanggil seluruh perusahaan tambang batubara dan Asosiasi Perkumpulan Hauling Batubara yang beroperasi di Kabupaten Lahat.

Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, Muhammad F. Ridho yang ditanya wartawan hasil dari pertemuan mengatakan, alasan pemanggilan kepada perusahaan tambang batu bara itu dikarenakan banyaknya aduan masyarakat terutama masyarakat kabupaten Lahat yang mereka terima.

Aduan yang disampaikan bermacam-macam, mulai dari pencemaran udara karena debu hingga kecelakaan lalu lintas yang disebabkan truk angkutan batubara. Karena itu, lanjut Ridho, pihaknya membuat kesepakatan antara DPRD Sumsel dengan perusahaan tambang batubara dan Asosiasi Perkumpulan Hauling Batubara yang beroperasi di Kabupaten Lahat.

“Kesepakatan ini dibuat dalam rapat sebagai tindak lanjut dampak negatif yang ditimbulkan oleh perusahaan ini terhadap masyarakat, khususnya di kawasan Kecamatan Merapi Barat dan Merapi Timur, Kabupaten Lahat,’ ujar politisi Demokrat ini.

Menurut Ridho, ada beberapa kesepakatan yang dicapai. Poin-poin kesepakatan ini wajib ditaati.


“Sabtu lalu kita simpulkan dan ditandatangani oleh semua perwakilan perusahaan di Lahat. Kita beri toleransi 15 hari untuk merealisasikan sehingga tidak ada lagi masalah untuk masyarakat. Kalau tidak dilaksanakan, maka operasional angkutan Batubara itu kita hentikan," tegas M.F Ridho.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Angkutan Batubara Kabupaten Lahat, Hudson Arpan  mengatakan, pihaknya melakukan pertemuan dengan pihak tambang dan transportir untuk melakukan langkah-langkah konkrit sesuai hasil rapat bersama DPRD Sumsel.

"Kita tidak mau operasional batubara ini dihentikan. Oleh sebab itu, kita lakukan pertemuan bersama tripika, transportir untuk menyampaikan hasil rekomendasi dari DPRD tersebut,"ujarnya.

Berikut enam poin kesepakatan antara DPRD Sumsel dengan perusahaan tambang batubara dan Asosiasi Perkumpulan Hauling Batubara yang beroperasi di Kabupaten Lahat :

1. Bersedia menurunkan tingkat angka pencemaran udara  dibawah ambang batas baku mutu sesuai dengan PP No.22/2021 sebagaimana hasil uji terlampir

2. Bersedia mentaati aturan jam operasional  menimbulkan kemacetan , polusi udara, gangguan psikologi bagi masyarakat di  sekitar aktivitas pengangkutan

3. Bersedia melakukan  mutasi kendaraan angkutan bukan kendaraan berplat  nomor Sumatera Selatan

4. Bersedia mentaati jumlah muatan angkutan agar tidak melebihi muatan dan ukuran Over Dimensi Over Loading (ODOL)

5. Bersedia mengurangi jumlah angkutan  untuk menghindari tingkat kemacetan yang tinggi akibat volume kendaraan yang melintas sangat banyak dan akan membuat kantong parkir angkutan kendaraan batubara

6. Bersedia memberikan kompensasi  kepada masyarakat yang jelas dan terarah kepada setiap masyarakat yang terdampak debu  dari aktivitas pengangkutan  batubara.

 

Editor: Jon Morino