POLITIK

DPRD Sumsel Bakal Rancang Perda BLUD

Masalah perparkiran di Provinsi Sumsel hingga saat ini belum dapat menjadi andalan untuk meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD). (Foto : Jon Moreno/infosumsel.id)
Masalah perparkiran di Provinsi Sumsel hingga saat ini belum dapat menjadi andalan untuk meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD). (Foto : Jon Moreno/infosumsel.id)

| Palembang - Masalah perparkiran di Provinsi Sumsel hingga saat ini belum dapat menjadi andalan untuk meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD). Seringkali terjadi kebocoran sehingga target pendapatan selalu tidak tercapai.

Dari alasan itu, Komisi IV DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan kunjungan ke Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk mempelajari pengelolaan perparkiran.

“Kita mempelajari masalah perparkiran di Jakarta bagus, kita banyak bertanya dengan Dinas  Perhubungan DKI Jakarta dan akan kita sampaikan kepada Dinas Perhubungan Sumsel, apa salahnya kita ambil cara Jakarta mengelola parkir,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, Hasbi Asadiki, Rabu (15/9).

Yang menarik adalah menurut politisi Partai Golkar ini perparkiran di pinggir jalan di Jakarta itu dikelola oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta melalui perparkiran dengan sistim menggunakan kartu.

“Kita di provinsi tidak, masih dikelola pihak ketiga kita sinyalir banyak terjadi kebocoran," katanya.


Menurutnya apabila perparkiran ini dikelola secara profesional akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumsel.

“Karena daerah sekarang didorong untuk meningkatkan PAD dengan intensifikasi dari pendapatan itu, di Jakarta PAD parkir sangat besar dan ini akan kita dorong ke Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel, kita dorong untuk menyediakan alat-alat parkir itu,” katanya.

Dimana wilayah parkir milik provinsi menurutnya sudah harus disiapkan. Selain itu di Jakarta ada Peraturan Daerah (perda) tentang Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD dimana soal perparkiran di kelola oleh BLUD.

“Ini yang menarik bagi kita, kita belum ada. Dinas Perhubungan Sumsel bersama Komisi IV DPRD Sumsel membuat perda bersama-sama  tentang BLUD untuk perparkiran,” katanya.

Editor: Jon Morino