SUMSEL RAYA

Kejari Lahat Tetapkan Mantan Kades dan Anak Tersangka Korupsi Dana Desa

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lahat resmi menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Dana Desa Banjar Negara Kecamatan Lahat Selatan tahun Anggaran 2017-2018. (Foto : Ismail/infosumsel.id)
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lahat resmi menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Dana Desa Banjar Negara Kecamatan Lahat Selatan tahun Anggaran 2017-2018. (Foto : Ismail/infosumsel.id)

| Lahat - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lahat resmi menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Dana Desa Banjar Negara Kecamatan Lahat Selatan tahun Anggaran 2017-2018.

Kedua tersangka tersebut merupakan mantan kepala desa dan sekretaris yang merangkap sebagai bendahara Desa Banjar Negara, kabupaen Lahat. Kedua  tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi itu ternyata merupakan bapak dan anaknya. 

Kepala Kejari Lahat Fithrah melalui konfrensi pers di Aula Kejari Lahat membenarkan telah menetapkan sebagai tersangka yakni Suldan Helmi selalu mantan Kepala Desa Banjar Negara dan Jaka Batara Bin Suldan Helmi selalu Sekretaris dan Bendahara Desa. 

"Selaku Kepala Desa dan Sekretaris yang merangkap Bendahara Desa tidak mempertanggung jawabkan anggaran dana desa tahun anggaran 2017-2018," katanya, Kamis (16/9). 

Adapun modus kejahatan lanjut Fithrah, dalam perkara ini berupa kurangnya volume pekerjaan dan tidak ada pekerjaan yang diseleksaikan. 


"Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara Inspektorat atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan dana desa No : R/700/25/LHP/INSPEKTORAT/2021, sebesar Rp 573.383.785," ungkapnya. 

Akhirnya dilanjutkan Fithrah, tim penyidik berkesimpulan untuk menetapkan Mantan Kepala Desa dan Sekretaris merangkap Bendahara Desa sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa tahun anggaran 2017-2018.

"Bulan 10 nanti Kejari Lahat akan melimpahkan kasus dugaan korupsi dana desa ke Pengadilan Tipikor," tambahnya. 

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Lahat Anjar Karya SH menjelaskan, pasa tahun 2017 Desa Banjar Negara menerima Dana Desa sebesar Rp 744 Juta dan pada 2018 menerima dana desa Rp 670 Juta. 

"Mantan Kepala Desa dan Sekretaris merangkap Bendahara yang tidak lain anak dan bapaknya tidak bisa mempertanggung jawabkan anggaran dana desa tersebur," ungkapnya. 

Adapun lanjut Anjas, pembangunan gedung serba guna yang dinilai menyalahi ditambah lagi pembangunan jalan desa dan setapak dengan modus operandi adanya kekurangan volume pekerjaan. 

"Pembangunan gedung serbaga guna dibangun tanpa musyawarah dan Kondisinya sudah roboh," kata Anjas.

Editor: Jon Morino