SUMSEL RAYA

Korupsi Dana Desa, Bapak dan Anak Ditetapkan DPO

Kajari Lahat Fithrah SH didampingi Kasi Pidsus Anjas Karya SH menunjukka gambar DPO kedua tersangka dugaan Korupsi dana desa, Kamis (16/9). (Foto : Ismail/infosumsel.id)
Kajari Lahat Fithrah SH didampingi Kasi Pidsus Anjas Karya SH menunjukka gambar DPO kedua tersangka dugaan Korupsi dana desa, Kamis (16/9). (Foto : Ismail/infosumsel.id)

| Lahat - Kejaksaan Negeri (Kejari) Lahat menetapkan kedua tersangka dugaan Korupsi Dana Desa Banjar Negara Kecamatan Lahat Selatan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) karena kedua tersangka tersebut tidak koperatif dalam memenuhi panggilan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri. 

Kepala Kejari Lahat Fithrah SH kepada wartawan menuturkan, sejak dari pemanggilan pertama sampai saat ini tidak datang bahkan untuk dilakukan klarifikasi juga tidak hadir. 

Kedua tersangka tersebut yakni Suldan Helmi Mantan Kepala Desa Banjar Negara dan Jaka Batara Bin Suldan Helmi yang merupakan Sekretaris yang merangkap sebagai Bendahara Desa. 

"Setelah ditelusuri ternyata kedua tersangka sudah tidak berada di desa lagi, kemungkinan sekeluarganya sudah pergi," ujarnya saat Konfrensi Pers di Aula Kejari Lahat, Kamis (16/9) 

Data tersangka Lanjut Fithrah, sudah dikirim ke Kejati Sumsel, kendati kedua tersangka tidak ada namun proses hukum tetap dilanjutkan. 


"Nanti Bulan 10 ini akan kita limpahkan perkara ini ke Pengadilan Tipikor Palembang," ucapnya. 

Fithrah sendiri menghimbau dan mengajak semua masyarakat jika mengetahui kedua tersangka tersebut bisa menghubungi Kejaksaan Negeri Lahat melalui Nomer Handphone 082182232211 atas nama Faisal Kasi Intel Kejari Lahat. 

"Kita berharap bagi masyarakat yang mengetahui bisa menghubungi kami di Kejaksaan Lahat," tambah Kajari. 

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Lahat Anjas Karya SH mengatakan, dalam dugaan korupsi dana desa Banjar Negara yang sangat fatal ialah pembangunan balai desa yang terletak di pinggir sungai lematang bahkan kondisi saat ini sudah roboh. 

"Pembangunan balai desa ini saja sudah menyalahi, dibangun, dipindahkan pinggir sungai bahkan tidak melibatkan masyarakat dan BPD dalam pembangunan balai des tersebut," kata Anjas. 

Adapun modus kejahatan, dalam perkara ini yakni dengan mengurangi volume pekerjaan dan pekerjaan tidak diselesaikan. 

Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara, Inspektorat atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan dana desa No : R/700/25/LHP/INSPEKTORAT/2021, sebesar Rp 573.383.785. 

Akibat perbuatan itu, penyidik berkesimpulan dan menetapkan mantan kepala desa dan sekretaris merangkap bendahara desa sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa tahun anggaran 2017-2018. Berkas perkara akan diserahkan dan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor  pada bulan 10 mendatang.  

Editor: Jon Morino