SUMSEL RAYA

Belum Miliki Aturan, DPMPTSP Empat Lawang Kesulitan Pungut Pajak Sarang Walet

DPMPTSP Empat Lawang belum bisa memberikan sanksi kepada penangkaran burung walet yang belum mempunyai izin secara lengkap. (Foto : Istimewa/infosumsel.id)
DPMPTSP Empat Lawang belum bisa memberikan sanksi kepada penangkaran burung walet yang belum mempunyai izin secara lengkap. (Foto : Istimewa/infosumsel.id)

infosumsel.id | Empat Lawang - Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Empat Lawang hingga kini ternyata belum memiliki aturan untuk mengambil pajak usaha penangkaran burung wallet di Empat Lawang. Oleh karena itu, DPMPTSP Empat Lawang belum bisa memberikan sanksi kepada penangkaran burung walet yang belum mempunyai izin secara lengkap.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Empat Lawang Mursadi  mengatakan, salah satu objek pendapatan daerah yakni perpajakan terkait penangkaran burung walet yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan membuat tertib adminitrasi perizinan di Kabupaten Empat Lawang.

“Sampai saat ini karena izin belum di atur, sanksi untuk penangkaran walet ya belum ada, “kata Mursadi saat di bincangi awak media di ruang kerjanya, Jumat (17/9/2021).

Masih dikatakan Mursadi, bahwa memang belum ada, pihaknya belum mengatur usaha walet itu. Bisa saja PAD nya sudah diambil karena di anggap yang memperoleh manfaat dari sumber daya alam yang ada di Empat Lawang.

“Jadi kami belum mengatur tentang usaha walet sehingga tentang pelanggaran atas izin usaha ya belum kami atur,”tambah Mursadi.


Padahal di Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Empat Lawang Nomor 08 Tahun 2019 tentang pembinaan dan retribusi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. “Menurut kamu ada Perdanya, Karena kami ingin mendalamkan dulu perda itu apakah terkait penangkaran atau terkait retribusi,” jelasnya lagi.

Editor: Jon Morino