POLITIK

Syaiful Padli : Struktur APBD Sumsel Tidak Sehat

PRD Provinsi Sumsel Sumsel mempertanyakan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel tidak disiplin. (Foto : Istimewa/infosumsel.id)
PRD Provinsi Sumsel Sumsel mempertanyakan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel tidak disiplin. (Foto : Istimewa/infosumsel.id)

| Palembang – DPRD Provinsi Sumsel Sumsel mempertanyakan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel tidak disiplin. Pasalnya hingga bulan September ini, serapan APBD Sumsel tahun 2021 baru mencapai 50 persen.

“Sampai dengan September ini, secara garis besar belanja daerah belum mencapai 50 persen. Ini struktur APBD kita tidak sehat karena sampai dengan bulan September belanja belum mencapai 50 persen,” ungkap anggota Badan Angaran DPRD Sumsel, Mgs Syaiful Padli saat dibincangi di DPRD Sumsel.

Idealnya, menurut Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel ini, bahwa serapan APBD Sumsel di bulan September ini sudah mencapai 80 persen.

“Kondisi ini disebabkan karena SKPD yang ada di lingkungan Pemprov Sumsel tidak disiplin. Harusnya ketika anggaran sudah ada, mereka bisa langsung membelanjakannya. Selain itu alasannya karena mereka menunggu kebijakan refocusing. Padahalkan tidak semuanya anggaran itu direfocusingkan,” jelasnya.

Kondisi ini, ungkap politisi PKS, dilakukan hampir seluruh SKPD yang ada. Ini akan menjadi catatan bagi DPRD Sumsel saat penyusunan APBD Perubahan tahun 2021 yang saat ini sedang berlangsung di Badan Anggaran DPRD Sumsel.


“Akan kita bahas saat sinkronisasi anggaran nanti. SKPD harus mengejar penyerapan anggaran itu sehingga APBD Sumsel stabil dan manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat,” kata Syaiful.

Editor: Jon Morino