POLITIK

Menko Polhukam : Jadwal Pemilu 2024 Akan Diputuskan Presiden

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyebut jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 akan diambil melalui rapat kabinet terbatas. (Foto : ilustrasi/infosumsel.id)
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyebut jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 akan diambil melalui rapat kabinet terbatas. (Foto : ilustrasi/infosumsel.id)

| Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyebut jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 akan diambil melalui rapat kabinet terbatas. Keputusan akhir akan diputuskan oleh Presiden Jokowi.

"Yang akan memutuskan pilihan-pilihan itu adalah presiden melalui suatu rapat kabinet terbatas. Tetapi, nanti kita akan sampaikan semua problem atau kelebihan dan kekurangan setiap tanggal yang akan ditentukan bersama oleh presiden bersama DPR, bersama KPU," ujar Mahfud dikutip siaran Youtube Kemenko Polhukam.

Mahfud juga menyebutkan, jadwal pemungutan suara untuk pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) pilihan utamanya jatuh pada 24 April 2024. Menurut dia, pilihan ini muncul usai pembahasan simulasi jadwal Pemilu 2024 bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPR.

"Pileg dan pilpres itu pilihan utamanya jatuh pada tanggal 24 April. Ini nanti akan dipertajam lagi dengan segala problem-problem teknis dan yuridis yang menyertainya," kata Mahfud.

Senada, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan mengatakan, pemerintah telah memiliki beberapa pilihan jadwal pemungutan suara Pemilu 2024. Pilihan itu kemudian akan dibahas lebih lanjut dengan kementerian/lembaga terkait dan diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi).


“Nanti Presiden yang akan memutuskan. Masing-masing pilihan ada plus minusnya jadi perlu diperhitungkan dengan matang,” ujar Benni.

Dia mengatakan, terdapat beberapa pilihan waktu hari pemungutan suara salah satunya 24 April 2024. Masing-masing alternatif jadwal pencoblosan pemilu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Sebelum diputuskan, pilihan jadwal pemungutan suara beserta permasalahannya masing-masing perlu dibahas bersama dengan Komisi II DPR, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim mengaku kaget atas usulan pemungutan suara Pemilu 2024 digelar April atau Mei. Usulan ini belum pernah diungkapkan dalam beberapa rapat Tim Kerja Bersama Pemilu dan Pilkada 2024.

"Saya menjadi kaget ketika tanggal 16 kemarin Pak Mendagri datang lalu menyampaikan pandangannya dan tiba-tiba muncul usulan bulan April bahkan Mei tahun 2024 untuk hari H coblosan," ujar Luqman.

Tim Kerja Bersama akhirnya menyepakati hari pemungutan suara Pemilu digelar 21 Februari 2024 dan Pilkada 27 November 2024. Kesepakatan ini harus dibawa ke rapat resmi di Komisi II DPR untuk disahkan sebagai keputusan antara DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu.

Komisi II DPR kemudian menjadwalkan rapat untuk mengesahkan jadwal Pemilu dan Pilkada 2024 pada 6 September 2021. Namun, rapat tersebut gagal mengesahkan jadwal pemungutan suara karena ketidakhadiran Mendagri Tito yang sedang berdinas ke Papua.

Meskipun tidak ingin berspekulasi terlalu jauh, Luqman menyinggung isu tidak adanya Pemilu 2024 dengan skenario perpanjangan masa jabatan presiden.

"Saya tidak berani berspekulasi ke arah sana, tetapi terus terang saya kaget dengan usulan Mendagri yang sama sekali tidak pernah diungkapkan dalam rapat-rapat sebelumnya," kata dia.

Editor: Jon Morino