SUMSEL RAYA

Pj Sekda Buka Rakor UKPBJ se-Sumsel

Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan,S.A Supriono saat membuka Rapat Kordinasia (Rakor) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Hotel Swarna Dwipa Palembang. (Foto : Diskominfo)
Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan,S.A Supriono saat membuka Rapat Kordinasia (Rakor) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Hotel Swarna Dwipa Palembang. (Foto : Diskominfo)

I Palembang - Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan,S.A Supriono saat membuka Rapat Kordinasia (Rakor) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Hotel Swarna Dwipa Palembang, Senin (27/9/2021) mengatakan Pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

"Untuk itu diperlukan peraturan pengadaan barang/jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran UMKM serta pembangunan berkelanjutan" ujarnya.

Lanjutnya, dalam Penilaian Jabatan Fungsional dibutuhkan indikasi penilaian yaitu kejujuran, dalam penilaian menambah angka kredit serta mendapatkan hak penilaian angka kredit. Dalam menentukan arah kebijakan kelembagaan yang mencakup beberapa aspek seperti bentuk struktural, personil SDM professional, anggaran dan remunerasi yang memadai, dibutuhkan tenaga profesional sehingga pelaksanaan pengadaan dapat berjalan sesuai dengan prinsip pengadaan.

"juga agar ada  kesamaan persepsi dan peningkatan pemahaman para pengelola pengadaan barang/jasa terutama para fungsional PBJ untuk diimplementasikan dalam proses pengadaan barang/jasa di daerah dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang kredibel untuk mendukung pembangunan di daerah dan kesejahteraan masyarakat" tutupnya.

Karo UKPBJ , Muzakir, ST, MT katakan Rakor ini diadakan dengan terbitnya regulasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibuslaw) kemudian perpres 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah


Editor: Beni Martha Daya