SUMSEL RAYA

Mawardi Terima Kunjungan Komisi II DPR RI

Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), H Mawardi Yahya menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Griya Agung Palembang, Selasa (12/10/21). (foto : Diskominfo)
Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), H Mawardi Yahya menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Griya Agung Palembang, Selasa (12/10/21). (foto : Diskominfo)

I Palembang - Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), H Mawardi Yahya menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Griya Agung Palembang, Selasa (12/10/21).

Wagub Mawardi mengatakan, kunjungan ini sebagai upaya untuk melakukan evaluasi dan memberikan ide-ide baru bagi pemerintah provinsi terkait program yang telah dilakukan.

"Kegiatan ini dilakukan untuk evaluasi dan menyerap program Pemprov Sumsel kedepan untuk disampaikan ke pemerintah pusat," ujarnya.

Mawardi berharap, kunjungan yang dilakukan Komisi II DPR RI ini bisa memberikan sejumlah masukkan dan evaluasi di sejumlah program milik Pemprov agar menjadi lebih baik lagi kedepannya.

"Kita ucapkan selamat datang para anggota Komisi II DPR RI di Bumi Sriwijaya," terangnya.


Sementara itu, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memberikan pujian atas kinerja yang telah dilakukan pemerintah provinsi Sumsel.

Apresiasi tersebut diberikan Komisi II DPR RI lantaran Sumsel telah merealisasikan perekaman e-KTP yang melampaui target nasional sebesar 92,2 persen.

"Ini sudah cukup baik ya. Realisasi perekaman e-KTP di Sumsel sudah mencapai angka 99 persen. Ini cukup baik, diatas angka nasional," ungkap Ketua Tim Komisi II DPR RI, Syamsulrizal.

Dijelaskannya, realisasi perekaman e-KTP ini menjadi perhatian pihaknya karena Indonesia akan menyelenggarakan pelaksanaan Pilkada Serentak, Pileg dan Pilpres pada 2024 mendatang.

"Kita harapkan KTP tidak menjadi persoalan dan perbincangan sehingga tidak diributkan.
Ini akan mendukung pelaksanaan Pilkada betul-betul baik, dan indeks demokrasi kita lebih baik," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.

Pihaknya berharap, pasa pelaksaan Pilkada mendatang tidak ada lagi masyarakat yang menggunakan Kartu Keluarga (KK) saat mencoblos di TPS.


Video Terkait:
Buwas: Beras 2018 Saja Masih Sisa
Editor: Beni Martha Daya