POLITIK

DPRD Sumsel Perjuangkan Kenaikan Insentif Guru Honor

Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumsel Mgs Syaiful Padli. (Foto : istimewa/infosumsel.id)
Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumsel Mgs Syaiful Padli. (Foto : istimewa/infosumsel.id)

| Palembang - Komisi V DPRD Sumsel masih memperjuangkan aspirasi guru honorer SMA/SMK sederajat se-Sumsel, untuk mendapatkan insentif atau tambahan honor pada 2022 mendatang. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs H Syaiful Padli, ST, MM bersama anggota lain dan Koordinator Komisi V Muchendi Mahzarekki pasca mendatangi Dirjen GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Pertemuan ini sekaligus meminta fatwa tertulis agar insentif ini tiap tahun bisa terus dianggarkan, sehingga bisa menjadi program rutin Pemerintah Provinsi Sumsel.

"Alhamdulillah, kembali kami mengawal aspirasi guru honor SMA/SMK se-Sumsel, untuk insentif atau tambahan honor dari APBD Sumsel, yang tahun 2021 bernama bantuan tambahan belajar daring," kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Saiful Padli, Jumat (15/10/2021).

Menurut Sekretaris Fraksi PKS di DPRD Sumsel ini, besaran usulan tersebut bisa mencapai 2 kali lipat dari tahun 2021.

"Untuk tahun 2022, semoga bisa dianggarkan kembali dari APBD Sumsel, dengan nilai yang kami coba usulkan 2 kali lipat dari tahun 2021 (tahun 2021 nilainya Rp21 miliar untuk lebih kurang 9 ribu guru honor dan tenaga kependidikan se-Sumsel)," jelasnya.


Dalam pertemuan bersama perwakilan dari Ditjen GTK yaitu Rohimat, telah disampaikan penjelasan maksud dan penafsiran terhadap pasal 59 ayat 3 (tiga) pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017, tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, tentang kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan guru pengganti jika terjadi kekosongan guru di sekolah, tanpa harus melihat jenis daerah khusus/bukan dan tanpa melihat status kepegawaiannya apakah ASN / bukan ASN, sehingga proses pembelajaran dapat terus berkelanjutan.

"Pada saat itu ditegaskan, bahwa surat penugasan terhadap guru bukan ASN di sekolah negeri sebagai guru pengganti boleh dibuatkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, kepada guru bukan ASN untuk mendapatkan NUPTK atau membutuhkan sebagai syarat mengikuti PPG," ucapnya.

Sedangkan untuk guru bukan ASN di sekolah negeri yang telah memiliki sertifikat pendidik, maka dapat dibuatkan surat penugasan oleh kepala daerah, sehingga bisa diusulkan untuk mendapatkan tunjangan profesi guru atau dana sertifikasi.

"Selain guru bukan ASN tentunya untuk tenaga kependidikan bukan ASN seperti operator sekolah, tenaga administrasi sekolah, laboran, dan lain-lain juga dapat dirujuk dengan ketentuan yang sama untuk mendapatkan surat penugasan Kepala Dinas," tuturnya.

Ditambahkan Saiful, adanya legalitas status PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) bukan ASN berupa surat penugasan dari Kepala Daerah atau Kepala Dinas tersebut, maka dibolehkan kepada PTK bukan ASN tersebut untuk diberikan insentif atau bentuk tunjangan lainnya.

"Dalam pemberian honor atau gaji secara resmi melalui transfer ke rekening PTK bukan ASN, dengan besaran yang lebih layak dan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah," katanya.


Video Terkait:
VIDEO: Duo Proyek Idak Dienjuk Anggaran Lagi
Editor: Jon Morino