NASIONAL

KPK Tingkatkan Status OTT di Muba

KPK mengumumkan peningkatan Status OTT di Kabupaten Musi Banyuasin. (Foto: Screenshoot Youtube KPK)
KPK mengumumkan peningkatan Status OTT di Kabupaten Musi Banyuasin. (Foto: Screenshoot Youtube KPK)

| Jakarta - Setelah melakukan pemeriksaan, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI meningkatkan status perkara Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin, usai ditangkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) tadi malam, Jumat (15/10/2021).

Dodi resmi berstatus tersangka kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur, melalui pengumuman resmi KPK yang disiarkan secara langsung di kanal Youtube miliknya, Sabtu (16/10/2021).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, ada empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, salah satunya adalah Bupati Musi Banyuasin, DRA.

"Setelah melalui pemeriksaan, KPK meningkatkan status perkara OTT di Kabupaten Musi Banyuasin tadi malam," ungkapnya.

KPK mengumumkan empat tersangka, yakni DRA (Dodi Reza Alex), Bupati Musi Banyuasin periode 2017-2022, Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin, Herman Mayori, Kabid SDA/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas PUPR Musi Banyuasin, Eddi Umari dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy.


"Selain Bupati dan dua pejabatnya, kita juga menangkap Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy yang menjanjikan uang kepada Bupati Musi Banyuasin," terangnya.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, OTT KPK terhadap Bupati Musi Banyuasin ini, merupakan tindak lanjut dari dari informasi yang didapati KPK terhadap tender beberapa proyek infrastruktur di Kabupaten tersebut.

Dimana, Dodi diduga dijanjikan uang sebesar Rp2,6 miliar sebagai imbalan, untuk memenangkan perusahaan milik Suhandy terhadap tender empat proyek di Pemkab Musi Banyuasin.

"Sebagai realiasi pemberian komitmen fee oleh SUH atas dimenangkannya 4 proyek paket pekerjaan di Dinas PUPR tersebut. Dimana, diduga SUH telah menyerahkan sebagian uang tersebut kepada DRA melalui Herman dan Eddi," ujarnya.

Atas perbuatannya, Dodi, Herman, dan Eddi selaku penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  Jo Pasal Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Suhandy selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat  (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Video Terkait:
Video : KPK Dalami Cara Pembagian Fee Kasus OTT Dodi Reza Alex
Editor: Raden Mohd Solehin