iNFO TV

Video : Istri Muddai Madang Ditanyai Aliran Transaksi

Istri mantan Komisaris Utama sekaligus Direktur PT PDPDE Gas Muddai Madang berinisial RY (Ratna Yulita) diperiksa tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung. (foto : infosumsel)

I Palembang - Istri mantan Komisaris Utama sekaligus Direktur PT PDPDE Gas Muddai Madang berinisial RY (Ratna Yulita) diperiksa tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung.

Dia diperiksa sebagai saksi untuk suaminya yang telah ditetapkan sebagai tersanga dugaan korupsi pembelian gas bumi PT PDPDE Sumatera Selatan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak di kantornya, Jakarta, Selasa 23 November 2021mengatakan, istri tersangka MM diperiksa terkait aliran transaksi tersangka. Penyidik terus menggali fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada Perusahaan Daerah (PD) Pertambangan Dan Energi (PDE) Sumatera Selatan

Diketahui RY tak hanya istri Muddai Madang tapi juga Direktur PT DKLN. RY beberapa kali diperiksa terkait tindak pidana pencucian uang oleh Tersangka Muddai Madang.

Lalu MD anak Tersangka Muddai Madang juga diperiksa terkait tindak pidana pencucian uang Muddai.


Tim penyidik juga telah menyita sejumlah aset milik Muddai Madang. Di antaranya sebuah mobil merek Vellfire. Kemudian aset berupa tanah di wilayah Maja, Banten.

Kasus ini berawal pada tahun 2010, yakni Pemerintah Provinsi Sumsel memperoleh alokasi untuk membeli gas bumi bagian Negara dari J.O.B PT Pertamina, Talisman Ltd, Pasific Oil and Gas Ltd, dan Jambi Merang (JOB Jambi Merang) sebesar15 MMSCFD.

Selanjutnya, berdasarkan keputusan Kepala BP Migas tersebut yang ditunjuk sebagai pembeli gas bumi bagian negara tersebut adalah BUMD Provinsi Sumsel, yakni PDPDE Sumsel.

Kedua perusahaan tersebut kemudian membentuk perusahaan patungan, yakni PT PDPDE Gas dengang komposisi kepemilikan sahamnya 15 persen untuk PDPDE Sumsel dan 85 persen untuk PT DKLN.

Dalam pelaksanaan pembelian gas bumi tersebut terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara sebagaimana hasil perhitungan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kerugian keuangan tersebut terdiri, sebesar US$30.194.452.79 yang berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama kurun waktu 2010–2019, yang seharusnya diterima oleh PDPDE Sumsel.


Video Terkait:
Video : KPK Dalami Cara Pembagian Fee Kasus OTT Dodi Reza Alex
Editor: Beni Martha Daya