NASIONAL

Peringatan Hari Antikorupsi Internasional

Momentum Kawal Akuntabilitas Pemberian Status JC

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. (Foto : istimewa)
Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. (Foto : istimewa)

I Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengajak para penegak hukum menjadikan peringatan Hari Antikorupsi Internasional sebagai momentum untuk mengawal akuntablitas pemberian status justice collaborator (JC/saksi pelaku yang bekerjasama). 

Pemanfaatan JC dalam upaya memerangi korupsi menjadi salah satu strategi yang disepakati PBB pada 2003, dengan menerbitkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).   Konvensi itu kemudian diratifikasi Indonesia menjadi UU Nomor 7 Tahun 2006.  Pada tahun yang sama, terbit UU Nomor 13 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam UU itu dibuka ruang keringanan pidana bagi pelaku yang bekerjasama. 

Menurut Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu, ketentuan Pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 2006 kemudian melahirkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan LPSK pada 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. 

“Ketentuan soal Justice Collaborator ini juga menstimulus terbitnya PP Nomor 99 Tahun 2012 yang memberi syarat tambahan bagi terpidana korupsi, terorisme dan narkotika, untuk mendapatkan hak-hak narapidana dengan mensyaratkan sebagai JC,” jelas Edwin di Jakarta, Rabu (8/12-2021).

Namun, Edwin mengungkapkan, dalam putusannya belum lama ini, Mahkamah Agung membatalkan pasal dalam PP Nomor 99  Tahun 2012 yang mensyaratkan narapidana harus mendapatkan status JC untuk memperoleh hak-haknya. 


Edwin menuturkan, UU Nomor 13 Tahun 2006 pada perjalanan berubah menjadi UU Nomor 31 Tahun 2014. UU ini memperjelas syarat penanganan khusus dan penghargaaan kepada Justice Collaborator. “Secara normatif yuridis, hanya UU Nomor 31 Tahun 2014 yang mengatur secara jelas tentang Justice Collaborator,” ujar dia. 

Karena itu, tambah Edwin, pemberian status JC sudah seharusnya merujuk kepada UU Nomor 31 Tahun 2014. Ketidakpatuhan aparat penegak hukum dalam prosedur penetapan JC merupakan hal serius. Sebab, penyelenggara negara menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan semata-mata harus berdasarkan peraturan perundangan-undangan. “Ketidakpatuhan terhadap UU ini dapat membuat legitimasi keputusan yang diambil menimbulkan pertanyaan yang tidak perlu, bahkan menimbulkan kecurigaan atas motifnya,” kata Edwin lagi. 

Editor: Beni Martha Daya