NASIONAL

LPSK : Data JC Perlu Dipertanyakan

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. (foto : Istimewa)
Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. (foto : Istimewa)

I Jakarta - Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebutkan saat ini terdapat 209 narapidana korupsi yang mendapat status JC dari penegak hukum, yaitu 22 dari KPK, 14 dari Polri, dan 173 dari Kejaksaan. 

Selain itu, penegak hukum juga telah mengeluarkan 27.124 status JC bagi mereka yang berstatus narapidana terkait tindak pidana narkotika. Dengan rincian, BNN sebanyak 74 narapidana, Polri sebanyak 9.245 narapidana dan Kejaksaan 17.804 narapidana.

Di sisi lain, Menurut Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu,  dalam kurun 2015-2020, LPSK hanya menerima 28 permohonan JC. Angka tersebut sangat jauh dari total penerbitan status JC oleh penegak hukum terkait tindak pidana korupsi dan narkotika, yang merupakan bagian dari tindak pidana prioritas LPSK.

Data JC tersebut menimbulkan pertanyaan yang patut menjadi perhatian aparat penegak hukum, siapa mereka yang diberikan status JC itu?; kapan status itu diberikan?; apa kontribusi para JC tersebut dalam mengungkap tindak pidana?.

Karena LPSK menilai, jika pemberian JC dilakukan tidak sesuai ketentuan, tidak hanya berpotensi membahayakan proses penegakan hukum, tetapi juga berpotensi membuka celah baru terjadinya korupsi. 


“Ketimpangan ini menjadi informasi penting bagi publik dalam kaitannya untuk mengetahui fenomena pemberian status JC, khususnya terkait kepatuhan penegak hukum dalam memberikan status JC sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” imbuh Edwin.

Poin terpentingnya, kata Edwin, bagaimana mengawal akuntabilitas pemberian status JC sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi. Karana itulah, pada momen peringatan Hari Antikorupsi Internasional, LPSK mengajak aparat penegak hukum untuk melaksanakan pemberian status JC sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

“Harapannya, agar semangat dan tujuan pemberian status JC bisa terlaksana dengan baik. Utamanya dalam mendukung pengungkapan pelaku korupsi sampai ke akar-akarnya,” pungkas dia.

Editor: Beni Martha Daya