POLITIK

Hari Antikorupsi Sedunia, Ini Negara Paling Korup

Hari Anti Korupsi Sedunia ( Foto: Istimewa)
Hari Anti Korupsi Sedunia ( Foto: Istimewa)

| Jakarta - Hari antikorupsi sedunia diperingati tepat 9 Desember untuk mengingatkan publik akan bahaya laten korupsi.

Di hari peringatan antikorupsi sedunia, Kamis (9/12), Somalia merupakan negara Afrika yang paling disorot. Somalia disebut menjadi negara paling korup di dunia. Negara ini menduduki peringkat 179 dari 180 negara terkait Indeks Persepsi Korupsi.

Menurut laporan Transparency, skor indeks korupsi Somalia hanya berada di angka 22 dari 100.

Korupsi yang menjalar di Somalia terjadi di berbagai institusi negara. Mulai dari pengadilan hingga pengadaan publik.

Menurut laporan Ganintegrity, sistem pengadilan paling berpotensi korupsi saat menangani urusan bisnis. Lembaga ini tunduk pada intervensi politik dan mengalami korupsi tinggi sehingga membuat pengadilan tak efektif.


Pengadilan Sipil di Somalia tak berfungsi dalam praktiknya; kombinasi antara tradisi dan adat, hukum syariat dan hukum formal.

Lembaga lain yang memiliki tingkat risiko tinggi korupsi yakni kepolisian. Korupsi marak terjadi di kalangan aparat.

Masyarakat Somalia paling terdampak imbas korupsi, tindakan yang terus berulang dalam semua aspek.

Aturan hukum yang buruk dan ketidakhadiran institusi meminta pertanggungjawaban mereka yang berkuasa, membuat korupsi meningkat di Somalia.

Menurut laporan lembaga non pemerintah, Marqaati, secara keseluruhan presentase kasus suap di Somalia 14 persen. Di beberapa distrik di Mogadishu, kasus suap mencapai sekitar 50 persen.

Kasus suap paling tinggi terjadi di kalangan pasukan keamanan pemerintah federal, pasukan keamanan regional, dan kelompok militer Al-Shabab.

Sebelum menjadi negara, Somalia menempuh jalan panjang untuk meraih kemerdekaan. Hingga akhirnya pada 1960, mereka mendapat kemerdekaan, dengan nama Republik Somalia. Mereka kemudian menerapkan sistem demkorasi parlementer sampai tahun 1969.

Setelah itu, angkatan bersenjata mengambil alih kekuasaan dan berpindah haluan menjadi negara sosialis. Undang-undang baru terbentuk pada 1979.

Kemudian pada 1986 terjadi pemberontakan, saat eks Presiden Somalia, Siad Barrre menyerang klan-klan penentang pemerintah. Lalu pada 1991, ia angkat kaki dan menandai berakhirnya kekuasaan dirinya.

Di masa pemerintahan Barre yang otoriter, aturan hukum digembosi dan penggunaan kekuasaan negara secara brutal hanya untuk menjaga elite tetap berkuasa.

Sebelum menjadi negara, Somalia menempuh jalan panjang untuk meraih kemerdekaan. Hingga akhirnya pada 1960, mereka mendapat kemerdekaan, dengan nama Republik Somalia. Mereka kemudian menerapkan sistem demkorasi parlementer sampai tahun 1969.

Setelah itu, angkatan bersenjata mengambil alih kekuasaan dan berpindah haluan menjadi negara sosialis. Undang-undang baru terbentuk pada 1979.

Kemudian pada 1986 terjadi pemberontakan, saat eks Presiden Somalia, Siad Barrre menyerang klan-klan penentang pemerintah. Lalu pada 1991, ia angkat kaki dan menandai berakhirnya kekuasaan dirinya.

Di masa pemerintahan Barre yang otoriter, aturan hukum digembosi dan penggunaan kekuasaan negara secara brutal hanya untuk menjaga elite tetap berkuasa.

Somalia, menurut Marqaati, tak belajar dari sejarah. Sebagian besar investasi digunakan untuk memperkuat negara tanpa memperkuat aturan hukum atau membangun institusi yang akuntabel.

Langkah ini dianalogikan dengan membangun mobil tanpa fitur keselamatan semisal airbag.

"Tanpa lembaga yang diperlukan untuk memeriksa kekuatan pasukan keamanan, kepercayaan publik pada negara dan kesediaan mereka menghormati supremasi hukum berkurang," demikian pernyataan Marqaati.

Fakta itu berlangsung karena kekuatan negara digunakan untuk menentang lawan politik dan hukum berpihak pada pembayar suap.

Laporan Marqati terkait data-data suap tidak hanya sangat tinggi di seluruh negeri, tetapi juga jauh lebih tinggi di daerah-daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa investasi yang tidak proporsional dalam keamanan yang bertentangan dengan supremasi hukum dan demokratisasi telah mengakibatkan pasukan keamanan tidak bertanggung jawab.

Sementara itu, pendonor asing Somalia telah menghabiskan banyak biaya untuk mendukung demokratisasi di Somalia. Sayangnya, tak banyak perubahan dalam sembilan tahun terakhir.

Tanpa pemerintahan yang akuntabel, tidak mungkin masyarakat mempercayai pemerintah sebagai wakil kepentingan mereka.

 

Editor: Intan Sriwidari