Lantik Tujuh Pj Bupati dan Walikota di Sumsel, Herman Deru: Harus Tinggalkan Legacy Kepada Daerah Saat Kembali

infosumsel.ID - Gubernur Sumsel H. Herman Deru secara resmi melantik tujuh Penjabat (Pj) Bupati dan Walikota yang akan meneruskan kepemimpinan di sejumlah Kabupaten dan Kota di Sumsel.

Pelantikan yang digelar di Griya Agung Palembang, Senin (18/9) tersebut, dilakukan menyusul berakhirnya masa jabatan Bupati dan Walikota di tujuh daerah tersebut.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Herman Deru menitipkan sejumlah pesan khusus kepada Pj Bupati dan Walikota yang dilantik.

Baca Juga: Gubernur Sumsel Herman Deru Sambut Antusiasme Jemaah Masjid Nur Ramadhan saat Sholat Jumat

Dia menekankan agar tujuh Pj Bupati dan Walikota tersebut harus memegang teguh serta menjalankan dengan baik amanat yang diberikan negara.

"Artinya negara percaya dan yakin jika para Pj Bupati dan Walikota ini dapat melanjutkan kepemimpinan sebagai kepala daerah. Kepercayaan ini harus dijaga dengan baik," kata Herman Deru.

Tidak hanya itu, dia juga menegaskan, Pj Bupati dan Walikota harus tetap menjaga komunikasi baik dengan Bupati atau walikota sebelumnya maupun dengan jajaran instansi vertikal.

Baca Juga: Apresiasi Gubernur Herman Deru Terhadap PHRI: Peran Vital Hotel dalam Mendorong Perekonomian

"Koordinasi dan sinergitas ini penting agar pembangunan yang sebelumnya telah dilakukan dapat terus dilanjutkan. Pembangunan ini harus tetap berjalan sesuai warna daerah masing-masing dan berdasarkan RPJMD," terangnya.

Apalagi, lanjutnya, para Pj bupati dan walikota tersebut harus dihadapkan dengan tantangan berat yakni tahun politik.

"Menghadapi tahun politik ini, kita harus kerja cerdas dan bertindak tegas sesuai aturan yang berlaku," tegasnya.

Baca Juga: Gubernur Sumsel Herman Deru Bersama Duta Literasi Sumsel Ratu Tenny Leriva Kunjungi Pameran Tungkal Ilir Expo

Tidak hanya itu, lebih jauh dia mengatakan, jika Pj bupati dan walikota ini juga harus berhadapan dengan PR yang saat ini belum tuntas. Seperti upaya penurunan stunting, angka kemiskinan, dan lainnya.

"Termasuk juga pembangunan di daerah eks transmigrasi. Pembangunan di wilayah ini adalah tanggung jawab bersama tanpa melihat di bawah wewenang siapa. Pj Bupati dan Walikota ini harus tinggalkan warisan atau legacy saat kembali lagi menjadi ASN ," ujarnya.