• Rabu, 10 Agustus 2022

Kualitas Pelayanan PDAM Tirta Lematang, Jadi Sorotan DPRD Lahat

- Senin, 21 Februari 2022 | 15:26 WIB
Wakil Ketua DPRD Lahat Fraksi G8, Aliman Syahri SKom menyerahkan pandangan fraksi kepada pimpinan sidang (ismail/infosumsel.id)
Wakil Ketua DPRD Lahat Fraksi G8, Aliman Syahri SKom menyerahkan pandangan fraksi kepada pimpinan sidang (ismail/infosumsel.id)

infosumsel.ID - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat meminta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lematang untuk meningkatkan kinerjanya dalam pelayanan air bersih warga.

Hal itu diungkapan saat pandangan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) yang disampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat. Salah satunya (PDAM) Tirta Lematang dimana masih banyak masyarakat kesulitan dalam mendapatkan air bersih.

Baca Juga: PDAM Tirta Lematang Baru Mampu Layani 10 Persen Masyarakat Lahat

"Agar dapat meningkatkan lagi pelayanan PDAM mengenai kualitas atau kejernihan air, selain itu, kuantitas atau air mengalir deras tanpa perlu mesin penyedot air, serta cepat tanggap apabila adanya keluhan kebocoran pipa, dari masyarakat serta dapat menambah jalur ke daerah-daerah yang sulit air bersih," tegas Ketua Fraksi Gabungan Delapan (G8) DPRD Lahat, Lion Faizal SE MM melalui Wakil Ketua, Aliman Syahri SKom, Senin (21/2/2022).

Senada, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Lahat, Wiwin Andaini SE diwakili Juru Bicara (Jubir), Hj Yunani menerangkan, sebelum Raperda penyertaan modal PDAM Tirta Lematang di buat menjadi peraturan daerah (Perda), maka diperlukan kajian tim analisis.

Baca Juga: Jelang Rakorda se Sumatera Selatan, Disdukcapil Provinsi Minta Dukungan Pemkot Pagaralam

"Sehingga kebijakan penyertaan modal dapat dipertanggungjawabkan, harus ada telaah mendalam sehingga muncul payung hukum perda, sebagai legitimasi atas kebijakan yang diambil," ungkapnya.

Dirinya menjelaskan, hal ini bertujuan menghindari setelah adanya dana segar dikucurkan, malah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Secara umum Fraksi PKB sepakat bersama-sama membahas raperda tersebut, pada tingkatan pembahasan selanjutnya," beber Hj Yunani.

Baca Juga: Terkait Dugaan Penimbunan Minyak Goreng Oleh Pelaku Usaha, Mendag Minta Tindak Tegas

Halaman:

Editor: Benni Martha Daya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

43 Personil Polres Lahat Diganjar Penghargaan

Selasa, 28 Juni 2022 | 19:35 WIB
X