Sinkronkan Program Provinsi dan Daerah, Herman Deru Buka Musrenbang RKPD

infosumsel.ID - Mensingkronkan program pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Kota, Gubernur Sumsel, Herman Deru didampilan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.

Musrenbag RKPD Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan di Hotel Santika Premiere, Rabu (13/4/2022) Gubernur Sumsel, Herman Deru menyampaikan jika Musrenbag RKPD yang dilaksanakan merupakan salah satu cara dalam mensinkronkan program pemerintah baik pada Provinsi maupun Daerah sehingga hasil dari kegiatan tersebut dapat mewujudkan visi dan misi daerah yang menunjang Rencana Pembangunan Nasional.

Baca Juga: Optimalkan Potensi Ekonomi Daerah, Pemkot Pagaralam Gelar Musrenbang Tingkat Kota

Gubernur Sumsel, Herman Deru juga meminta kepada Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri untuk dapat mengukur suatu progres pembangunan didaerah tidak disama ratakan dengan pembangunan diprovinsi lain.

Terkait dengan arahan Presiden tentang penggunaan dan pembelian produk dalam negeri. Menurut Herman Deru, hal tersebut masih ada beberapa permasalahan dalam menerapkannya seperti variabel harga yang belum stabil.

Baca Juga: Motif Pelaku Pemukulan Ade Armando Lantaran Kesal Kelakuan Aktivis di Medsos

"Usulan Presiden untuk segera dapat membuat e-Katalog lokal untuk mendukung pembelian produk dalam negeri ini. Saya harap ini dapat direspon cepat", ucapnya.

Herman Deru juga meminta agar Musrenbang RKPD kali ini dapat mengeluarkan arah pembangunan yang realistis sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dimiliki dan pekerjaan - pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan jelas.

Baca Juga: Kesal Harga Tomat Murah, Petani Buang Hasil Panennya

Herman Deru juga menambahkan bahwa ada 4 (Empat) Prioritas Pembangunan Daerah diantaranya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial, Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi, Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang, dan Reformasi Birokrasi dan Stabilitas Daerah.