• Senin, 27 Juni 2022

Petani Sawit di Lahat Menjerit, Minta Jokowi Jangan Nistakan Mereka

- Selasa, 17 Mei 2022 | 23:36 WIB
Puluhan petani sawit di Kabupaten Lahat gelar unjuk rasa di depan kantor Bupati Lahat. (Ismail/infosumsel.id)
Puluhan petani sawit di Kabupaten Lahat gelar unjuk rasa di depan kantor Bupati Lahat. (Ismail/infosumsel.id)

infosumsel.ID - Puluhan petani kelapa sawit yang tergabung di Asosiasi Petani Sawit Indonesia (Apkasindo), melakukan aksi unjuk rasa (Unras) di depan Halaman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat.

Kedatangan Petani Sawit tersebut, memprotes kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, terhadap ekspor Crude Palm Oil (CPO), sehingga berdampak dengan anjloknya harga tanda buah segar (TBS), dari Rp 3.500 perkilogram kini hanya Rp 1.000 perkilogram.

Sambil membawa spanduk bertuliskan 'Pak Jokowi jangan nistakan petani sawit kami ngenes, tolong pikirkan nasib kami' meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat dapat membantu mereka menyampaikan aspirasi para petani ke Pemerintah Pusat.

Baca Juga: Pastikan Stok Minyak Goreng Pasca Idul Fitri, Polres Lahat Datangi Agen Migor

Baca Juga: Kebijakan Baru Bikin Harga Sawit Turun Rp1000 perKg, Petani Sawit se Indonesia Rugi Rp748 Milyar

"Kami minta Pemkab Lahat dapat menyampaikan keluhan petani lahat ke Pemerintah Pusat. Terpenting harga TBS pantas, minyak goreng (Migor) tidak mahal," terang Parjo, salah satu petani yang ikut menggelar unjul rasa.

Menurut para petani, untuk keadaan yang sekarang ini, petani sawit sangat prihatin sebab hal itu menjadi andalan masyarakat.

"Dengan ada kebijakan presiden, tentunya sangat merugikan, dan kiranya Bupati Lahat mengirim surat untuk mencabut kebijakan larangan ekspor CPO ke luar negeri," terangnya, Selasa 17 Mei 2022.

Baca Juga: Duta Besar Norwegia Kunjungi Petani Sawit Musi Banyuasin

Senada, Ratman petani sawit lainnya menuturkan, kapasitas hanya memanen buah dan dijual dengan harga sesuai, agar kiranya perusahaan yang memiliki pabrik untuk dibuka dan menerima TBS dengan harga standar ditetapkan pemerintah yakni Dinas Perkebunan (Disbun) sebesar kisaran Rp 3.292.

Halaman:

Editor: Raden Mohd Solehin

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X