• Rabu, 5 Oktober 2022

Herman Deru: Program Sumsel Dalam Kegiatan APBD Perubahan, Tepat Guna

- Kamis, 22 September 2022 | 22:19 WIB
DPRD Sumsel sepakati rancangan peraturan daerah perubahan APBD untuk tahun 2022 (Dok Humas Sumsel)
DPRD Sumsel sepakati rancangan peraturan daerah perubahan APBD untuk tahun 2022 (Dok Humas Sumsel)

infosumsel.ID - Setelah melalui berbagai tahapan dan mekanisme peraturan yang berlaku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022, pada LV (55) Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Sumsel, Kamis 22 September 2022.

Persetujuan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD TA 2022.

Sebelum penandatanganan keputusan bersama, Gubernur Sumsel, pimpinan DPRD, dan anggota DPRD mendengarkan penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian Banggar DPRD Provinsi Sumsel tentang Raperda Perubahan Peraturan Daerah. APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 disampaikan oleh Pelapor Dr.Ir. Syamsul Bahri MM.

Baca Juga: Airlangga Optimis Angka Inflasi Pangan di Bawah 5 Persen, Pakar Pertanian IPB: Masuk Akal dan Realistis

Dalam kesempatan itu, Syamsul Bahri mengungkapkan beberapa saran dan catatan yang diharapkan menjadi perhatian Pemprov Sumsel, antara lain:

“Pertama, agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumsel benar-benar bisa memperhatikan pemutakhiran data kependudukan. Mengingat perlunya data kependudukan yang up to date dan akurat untuk menghadapi Pilkada 2024. Jangan sampai terjadi duplikasi data kependudukan. masih ada, yang meninggal masih tercatat dan sebagainya karena data kependudukan yang akurat menentukan kualitas demokrasi," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Syamsul juga menyampaikan bahwa DPRD melalui Banggar mengapresiasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) atas target dan capaian BLUD yang meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pendidikan dan pelatihan (diklat) yang dilakukan tidak hanya dari kabupaten/kota di Indonesia. Sumatera Selatan saja.

Baca Juga: Profil Suami dari Bule Rusia yang Diduga Dihina Billy Syahputra, Ternyata Bukan Orang Sembarangan

“Untuk dana hibah kepada parpol, diharapkan Badan Kesbangpol dapat proaktif mensosialisasikan persyaratan dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan dana hibah tersebut,” jelasnya.

Halaman:

Editor: Mela Puspita

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X